Kunjungan Kerja Dan Pembahasan Kerjasama Dengan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 07 Juli 2024 – Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah melaksanakan kunjungan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur. Kunjungan ini dihadiri oleh Wakil Dekan III Dr. Hervina Puspitosari, S.H, M.H bersama para dosen yang dilangsungkan pada hari Kamis ( 27/06 ). 

Dalam Kedatangan FHUPNVJT, membahas mengenai tindak lanjut pembahasan kerjasama untuk program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kunjungan ini disambut dengan baik oleh pihak Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya kunjungan terkait kerjasama dapat menjadi wadah yang tepat untuk menyalurkan dan mengembangkan potensi mahasiswa hukum terutama mahasiswa konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Juga, diharapkan kerjasama ini dapat menjadi langkah yang baik sebagai bentuk sinergitas antara ranah akademik di perguruan tinggi dan ranah profesional di bidang pemerintahan. 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur atas sambutan hangat dan kesiapan dalam menjalin kerjasama. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk saling bertukar informasi dan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku di tingkat pemerintah daerah. Diskusi tersebut juga membahas bagaimana program MBKM dapat diintegrasikan secara efektif dengan tugas dan tanggung jawab yang ada di Biro Hukum Setda.

Selama kunjungan, pihak FHUPNVJT menjelaskan berbagai manfaat dari program magang yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia kerja. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga memperkuat kompetensi mahasiswa dalam bidang hukum. Selain itu, dalam kunjungan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam rangka mencetak profesional hukum yang siap pakai.

Content Writer : Aqila Shanza Ammara