Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur pada Senin, 3 November 2025, menggelar kuliah umum bertajuk “Masa Depan Kekuasaan Legislasi: Antara Checks and Balances VS Hegemoni Politik.” Acara yang diadakan di Auditorium lantai 3 Fakultas Hukum UPNVJT ini menghadirkan dua narasumber berkompeten yakni pakar hukum tata negara Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, didampingi oleh Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I., dosen Hukum dan Politik FH UPN “Veteran” Jawa Timur. Kegiatan ini dipandu oleh moderator Muhammad Rizal, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Kuliah tamu ini membedah isu krusial tentang distribusi kekuasaan pembentuk undang-undang di Indonesia, dengan memaparkan pemikiran mengenai prinsip konstitusionalisme dan konsensus rule of law sebagai fondasi yang membatasi kekuasaan pemerintah agar senantiasa terkendali dalam relasi antar lembaga negara. Para narasumber menyoroti konsep klasik separation of power menurut Montesquieu dan Locke, serta memperjelas bagaimana praktik legislasi eksekutif dan legislasi legislatif berinteraksi dalam konteks konstelasi politik era modern, khususnya mengenai dominasi peran Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang dan penerbitan Perpu.​

Melalui pembahasan yang interaktif, para narasumber juga mengaitkan teori-teori klasik tersebut dengan realitas politik kontemporer di Indonesia. Diskusi berjalan hangat dengan sejumlah pertanyaan kritis dari mahasiswa yang mencerminkan kepedulian terhadap isu kenegaraan dan demokrasi. 

Materi diskusi turut membahas problematika checks and balances antara presiden dan DPR, termasuk isu pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi sebagai upaya kontrol kekuasaan presiden dan jaminan terpenuhinya syarat konstitusional atas keadaan kegentingan yang memaksa. Disoroti pula putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja dan pentingnya meaningful participation, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang disampaikan sebagai cerminan tata kelola demokratis.​

Dalam penjelasannya, Prof. Ni’matul Huda menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur pemilu semata, tetapi juga dari sejauh mana rakyat diberi ruang untuk terlibat dalam proses legislasi. Hal tersebut menjadi kunci bagi terbentuknya undang-undang yang benar-benar aspiratif dan mencerminkan kepentingan publik. Para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi checks and balances dan risiko hegemoni politik demi menjaga kualitas dan legitimasi legislasi nasional di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang

Penutup sesi kuliah tamu menegaskan pentingnya kolaborasi dan partisipasi antara masyarakat, lembaga legislatif, dan eksekutif demi mewujudkan sistem perundang-undangan yang inklusif, responsif, dan tidak semata-mata diwarnai oleh kepentingan politik kekuasaan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Fakultas Hukum UPNVJT tidak hanya berfokus pada pengajaran di ruang kelas, tetapi juga aktif menciptakan ruang intelektual bagi sivitas akademika untuk berinteraksi langsung dengan para pakar hukum nasional.

Content Writer : Jens Thomos Gratya Sinaga, Suria Hartaty